 |
| Konsolidasi BEM KM UBB beserta perwakilan dari lima fakultas. Sumber: Istimewa |
Konsolidasi ini diselenggarakan sebagai respon atas keresahan masyarakat serta dinamika pergerakan mahasiswa UBB yang dinilai sempat 'absen'. Pertemuan ini berfokus membahas sejumlah isu krusial daerah maupun nasional, di antaranya maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Bangka Belitung, isu agraria, hingga kejelasan regulasi terkait Tambang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Faturrahman Romadhan, selaku Wakil presiden Mahasiswa Univesitas Bangka Belitung, menyampaikan bahwa agenda ini bertujuan untuk menyatukan barisan dan memperkuat gerakan Keluarga Mahasiswa UBB agar dapat bersatu dalam satu tuntutan yang sama. Pihaknya juga melayangkan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam merespon berbagai permasalahan rakyat.
“Sikap kami tentu akan melawan segala bentuk penyelewengan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan kami agar segala permasalahan di Bangka Belitung cepat terselesaikan dan ada pembenahan kinerja dari pemerintah daerah," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, M. Rizky Hidayatullah, selaku Wakil Gubernur BEM KM FEB menyoroti ketidakjelasan regulasi Tambang IPR yang dinilai belum berpihak secara jelas kepada masyarakat. Pihaknya berharap hasil konsolidasi ini tidak berhenti pada wadah diskusi semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan aksi dan tuntutan nyata.
Ketika ditanya mengenai langkah selanjutnya setelah konsolidasi, Muhammad Zulham, selaku Menteri Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM KM UBB, menyampaikan bahwa langkah lanjutan akan dikembalikan kepada masing-masing fakultas. Menurutnya, bentuk gerakan dapat berupa aksi, mimbar bebas, maupun audiensi, yang nantinya akan ditentukan melalui konsolidasi lanjutan dengan melibatkan seluruh fakultas.
“Tentu saja, mau itu aksi, mimbar bebas, ataupun audiensi, tergantung dari teman-teman fakultas maunya seperti apa. Karena kami masih menjunjung demokrasi di dalam kampus. Itu akan dilakukan pada konsolidasi selanjutnya, yaitu pernyataan sikap tiap fakultas dan pembuatan poin tuntutan yang juga melibatkan teman-teman fakultas lainnya,” jelasnya kepada LPM Alternatif.
Melalui konsolidasi ini, BEM KM UBB menegaskan komitmennya untuk kembali mengawal isu-isu daerah secara masif dan menyiapkan langkah gerakan lanjutan apabila tuntutan mahasiswa tidak segera diakomodasi oleh pemerintah.
Reporter: Hazia Rizki Amanda & Syakilah Dwi Kurnia
Penulis: Hazia Rizki Amanda
Editor: Samuel
