 |
| Puluhan mahasiswa menghadiri konsolidasi isu kampus di area parkiran FPPK (09/09). Sumber: Istimewa |
LPM Alternatif,
Balunijuk - Konsolidasi isu kampus digelar pada Rabu (09/09) di area parkiran
Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (FPPK) Universitas Bangka Belitung
(UBB). Konsolidasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari lima fakultas, yakni
FPPK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), FISIP, FST, dan Fakultas Hukum (FH),
serta membahas sejumlah persoalan yang masih terjadi di tingkat fakultas,
khususnya terkait organisasi mahasiswa, serta birokrasi.
Dari Fakultas Sains
dan Teknik (FST), Wakil Gubernur FST, Muhammad Dani Malik, menyampaikan bahwa
konsolidasi BEM KM UBB kali ini masih membawa tuntutan yang sama, terutama
terkait beberapa organisasi yang diklaim terkena pemberangusan di FST.
Menurutnya, hasil
konsolidasi kali ini cukup baik karena FST berencana melakukan audiensi pada
Jumat mendatang. Ia menambahkan bahwa audiensi tersebut rencananya hanya
diikuti oleh empat orang perwakilan dari pihak FST. Namun, apabila audiensi
tersebut tidak terlaksana atau tidak dihadiri oleh pihak dekanat, BEM KM UBB berpotensi
kembali melakukan pergerakan pada Senin berikutnya.
Sementara itu, berdasarkan
pertemuan konsolidasi, persoalan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) yang hingga saat ini belum diterbitkan
selama kurang lebih delapan bulan. Dalam konsolidasi, FISIP juga menyatakan
kesiapan untuk bergabung dalam agenda audiensi maupun diskusi di tingkat
rektorat sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan yang belum mendapatkan
kejelasan.
Gubernur Fakultas Hukum, Mawar, menilai
konsolidasi BEM KM UBB kali ini sebagai langkah awal yang baik. Menurutnya, isu
yang dibawa, khususnya terkait FST dan FISIP, merupakan persoalan lanjutan yang
hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
"Untuk pertanyaan tersebut, puas atau
tidak, saya jawab puas. Mengapa dengan mereka mengadakan ruangan seperti ini,
ini artinya langkah baik, langkah awal yang baik," ujar Mawar.
Ia menilai setiap fakultas memiliki persoalan
yang berbeda. Namun, persoalan di FST dan FISIP menjadi hal yang lebih mendesak
karena telah berkaitan dengan pembekuan Ormawa dan yang lain sebagainya.
"Kami di sini dari Fakultas Hukum tentunya
selalu membersamai; itu yang pasti," tegas Mawar.
Mawar juga menyampaikan bahwa Fakultas Hukum
turut membawa hal terkait LK dalam konsolidasi tersebut. Ia menyebut isu itu
sudah ditanggapi dan dijawab bahwa kegiatan LK insya Allah bisa dilaksanakan,
dengan koordinasi lebih lanjut dari pihak fakultas.
Ketika dimintai pesan atau imbauan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti konsolidasi, Ketua BEM KM UBB, Randi,
menegaskan bahwa mahasiswa perlu melihat persoalan secara utuh sebelum
mengambil sikap.
"Himbauan untuk kawan-kawan yang tidak
ikut konsol hari ini, coba belajar untuk mengenai dua problem terlebih dahulu.
Cari sisi baik dan buruknya, baru kita tahu siapa salah dan siapa yang benar.
Jangan sekadar cuman ngejudge saja. Tidak boleh melihat di satu sisi
saja," tutup Randi.
Penulis: Syakilah Dwi Kurnia
