 |
| Aliansi BEM Babel Memadati Halaman Kantor Gubernur Sebelum Berpindah ke Kantor DPRD Provinsi (25/09). Sumber: LPM Alternatif |
LPM Alternatif, Pangkalpinang - Aliansi BEM Bangka Belitung menggelar
aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Jumat (25/9), membawa 23 tuntutan yang mencakup isu hukum, pangan,
agraria, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga penolakan Pembangkit Listrik
Tenaga Nuklir (PLTN).
Tujuh
BEM kampus yang tergabung dalam aliansi dan turun ke jalan adalah Universitas Bangka Belitung (UBB), IAIN
SAS Bangka Belitung, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (UNMUH),
Universitas Anak Bangsa (UNABA), Politeknik Manufaktur Bangka Belitung
(POLMAN), Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, dan Institut Citra Internasional
(ICI).
Aksi dimulai di halaman Kantor Gubernur Babel,
tempat massa berorasi untuk menyampaikan aspirasi. Kekecewaan muncul karena
Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Hidayat Arsani, tidak hadir menemui massa secara
langsung.
Menjelang sore sekitar pukul 17.12 WIB, massa melakukan
long march menuju Gedung DPRD Babel untuk mendesak wakil rakyat. Di halaman
DPRD, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan petugas
gabungan Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat massa
berupaya masuk ke dalam gedung. Sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakhadiran
Gubernur dan Ketua DPRD, sebagian massa membakar ban bekas dan spanduk tuntutan
hingga menimbulkan kepulan asap tebal. Petugas keamanan sempat berupaya
memadamkan, dan situasi berhasil dikendalikan tanpa bentrokan susulan.
Massa kemudian diterima untuk beraudiensi di
Ruang Badan Musyawarah (Banmus). Sejumlah mahasiswa menilai kapasitas ruangan
tersebut tidak sebanding dengan jumlah massa yang hadir, sehingga sebagian
peserta aksi tetap berada di luar gedung selama audiensi berlangsung.
Presiden Mahasiswa UBB, Randi, menyampaikan
alasan utama aksi ini digelar. "Kami turun karena keresahan masyarakat,
soal konflik agraria, PLTN, hingga pendidikan di daerah 3T seperti Pulau Lepar.
Pemerintah pusat jangan terlalu memaksakan kebijakan top-down seperti Kantin
Drive-thru Makan Gratis (KDMP) yang tidak sesuai dengan kearifan lokal,"
ujarnya.
Audiensi diterima oleh Pj Sekda Babel, Fery
Afriyanto, dan Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlevi Syahrun, didampingi jajaran Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Babel. Fery menyatakan pihaknya
menyambut positif 23 tuntutan mahasiswa sebagai bahan evaluasi lintas instansi,
mencakup usulan perbaikan jalan rusak di kawasan Argelas yang akan diusulkan ke
APBD 2027, penertiban tambang ilegal di kawasan kampus bersama Polda, Polres,
dan TNI, hingga kajian usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk kepastian
tambang legal bagi warga. Ia juga menyampaikan stok Pertalite dan Solar di
Bangka Belitung dalam kondisi aman 3–5 hari ke depan, serta rencana pembatasan
pembelian BBM guna mencegah antrean panjang.
Sementara itu, dari sudut legislatif, Pahlevi Syahrun menegaskan bahwa DPRD
telah menuntut PT Timah menyerahkan data reklamasi laut dan dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta menyoroti
ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan tangkapan air.
Hingga aksi berakhir, belum ada kesepakatan
tertulis yang mengikat antara pemerintah provinsi dan massa aksi. Kedua pihak
sepakat akan membahas kembali tuntutan dalam waktu dekat, menyusul
ketidakhadiran Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat
aksi berlangsung. Aliansi BEM Babel menegaskan akan menggelar gelombang aksi
lanjutan dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak kunjung ditindaklanjuti secara
konkret.
Reporter: Muhammad Tamam Taufiqullah Sayyid & Risma Marlina
Penulis: Samuel
