5 Ormawa FISIP Terancam Diberanguskan, BEM KM FISIP Gelar Konsolidasi Akbar

Puluhan Mahasiswa Menghadiri Konsolidasi Akbar di Depan Gedung Timah 1 (31/08). Sumber: Istimewa

LPM Alternatif, Balunijuk — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM KM FISIP) Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar Konsolidasi Akbar di depan Gedung Timah 1 FISIP UBB, Senin (31/8). Konsolidasi yang diikuti puluhan mahasiswa itu digelar merespons ancaman pemberangusan terhadap lima organisasi mahasiswa (ormawa) di FISIP, yakni BEM KM FISIP, DPM KM FISIP, HIMASOS, HIMAPOL, dan HIMASASING, selain pembatasan ruang gerak ormawa serta sejumlah persoalan fasilitas dan komunikasi dengan birokrasi kampus.

Konsolidasi berlangsung kondusif dan turut dihadiri perwakilan BEM KM UBB, BEM KM FST, BEM KM FEB, BEM KM FH, serta Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UBB (DPM KM UBB).

Ancaman pemberangusan ini bermula dari kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) FISIP, saat terjadi miskomunikasi terkait pengenalan Ultras BEM KM FISIP dalam rangkaian acara yang berujung pembubaran Ultras dari PKKMB.

Persoalan berlanjut setelah muncul surat kaleng yang ditempel di sejumlah gedung FISIP. Pihak yang terlibat disebut telah meminta maaf dan persoalan di tingkat fakultas dinyatakan selesai. Namun, menurut BEM KM FISIP, muncul kemungkinan sanksi berupa pemberangusan terhadap lima ormawa tersebut.

Selain agenda utama, BEM KM FST menyampaikan persoalan pembekuan HIMATA yang dinilai hanya melibatkan satu pihak, serta pembatasan sekretariat dan kaderisasi. BEM KM FEB menyoroti persoalan fasilitas, seperti keterbatasan lahan parkir dan tumpang tindih jadwal perkuliahan.

Wakil Presiden Mahasiswa BEM KM UBB, Fathurrahman Romadhan, menyayangkan pemberangusan yang menurutnya tidak melalui mekanisme yang semestinya. Ia mendorong mahasiswa dan pihak birokrasi membuka ruang dialog untuk mempertemukan aspirasi mahasiswa dengan pihak rektorat. Namun menurut BEM KM UBB, upaya tersebut terkendala karena Rektor UBB disebut sedang berada di China, sementara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan disebut kerap sulit dihubungi.

Ketua Umum DPM KM UBB, Ninda, mengatakan pihak legislatif mahasiswa telah menyerap aspirasi melalui reses dan audiensi. Menurutnya, persoalan pemberangusan perlu dilihat berdasarkan tingkat pelanggaran dan tahapan sanksi yang telah diberikan.

Wakil Gubernur BEM KM FISIP, Devary, turut menyoroti jumlah mahasiswa yang dinilai terlalu banyak sehingga ruang kelas tak mampu menampung. "Kami menilai bahwa kampus terlalu memaksakan untuk menambah jumlah prodi baru tanpa diiringi kesiapan infrastruktur, di mana angkatan 2024 hari ini menjerit karena mereka ingin berkuliah namun harus mengalah pada mahasiswa baru," ujarnya. Dalam konsolidasi, pihak BEM KM FISIP juga akan mengadakan konsolidasi lanjutan dengan kordinasi bersama BEM KM UBB. 

Sementara itu, salah satu peserta konsolidasi, Lakenu, menilai momentum ini perlu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan keresahan, bukan sekadar mewakili organisasi masing-masing. "Diharapkan keseriusan serta kesungguhan dalam memperjuangkan apa yang sudah dikatakan, bukan hanya bualan di depan desakan forum," tegasnya. Konsolidasi memutuskan akan digelar konsolidasi lanjutan untuk memantapkan kajian dan tuntutan. 

Konsolidasi Akbar ini menjadi langkah awal menyatukan keresahan mahasiswa lintas fakultas. BEM KM UBB bersama DPM KM UBB didorong menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui audiensi dengan pihak rektorat.

Reporter: Hazia Rizki Amanda & Risma Marlina 
Penulis: Hazia Rizki Amanda & Risma Marlina
Editor: Samuel